Rabu, 27 Oktober 2010

Tamayyuz di Mihwar Muassasi

Oleh Hilmi Aminuddin

Ikhwah dan akhwat fillah, saat ini gerakan dakwah kita memiliki rakizah siyasiah, yakni stressing atau titik tekan pada bidang politik. Hal ini perlu saya garis bawahi, mengingat ada beberapa hal yang kadang-kadang menyebabkan kita mengalami keterjebakan situasional. Misalnya ada yang mengatakan atau menganggap kita masuk ke dalam mihwar siyasi (era politik).

Padahal dalam manhaj kita, hanya dikenal mahawir arba’ah atau empat era yang di dalamnya tidak ada mihwar siyasi (era politik) sebagaimana halnya tidak ada mihwar tarbawi (era pembinaan). Keempat mihwar dakwah tersebut ialah mihwar tanzhimi (structural), mihwar sya’bi (masyarakat), mihwar muassasi (kelembagaan) dan mihwar daulah (negara). Di setiap mihwar dari empat mihwar dakwah tersebut terkandung amal siyasi (aktivitas politik) dengan tingkat persentase yang berbeda-beda, karena amal siyasi adalah bagian tidak terpisahkan dari amal da’wi (aktivitas dakwah) kita.

Ikhwah dan akhwat fillah, seringkali dalam menghadapi situasi, kondisi-kondisi, aksi-aksi dan tantangan-tantangan tertentu kita lupa untuk merujuk atau kembali ke manhaj (pedoman). Padahal penguasaan kita akan manhaj, insya Allah cukup baik, apakah itu di ruang lingkup manhaj asasi, yakni Alquran dan Sunah ataupun di ruang lingkup produk ijtihad jama’ah kita yang tentunya juga bersumber dari Alquran dan Sunah. Langkah-langkah perjuangan dalam bentuk manhaj amali (pedoman aktivitas) tersebut cukup untuk dapat merespon dan mengantisipasi segala perkembangan. Hanya saja kita seringkali lupa merujuk ke manhaj tersebut. Boleh jadi karena keterdesakan kita di lapangan atau kesibukan yang demikian padat.

Agar lebih jelas, saya ingin sedikit mengulang penjelasan-penjelasan tentang stressing di masing-masing mihwar. Pada mihwar tanzhimi, rakizatul amal (stressing kerja) kita berupa bina syakhshiyah islamiah dan syakhshiyah da’iyah atau mewujudkan sosok pribadi islami dan pribadi da’iah. Juga bagaimana kita berusaha mengokohkan mishdaqiyah syakhsyiah islamiyah dan mishdaqiyah syakhshiyah da’iyah atau kredibilitas pribadi islami dan kredibilitas pribadi da’iyah.

Di era atau mihwar tanzhimi tersebut yang selalu kita ukur dan evaluasi adalah tingkat pertumbuhan kader dalam arti pertumbuhan dan perkembangan kader-kader kita secara internal. Bahkan ketika kita mengukur, mengevaluasi diri dari segi eksternal, yang kita lihat pun sejauh mana pertumbuhan calon kader yang dapat direkrut menjadi kader. Jadi di masa itu orientasinya adalah perekrutan, pembinaan, pertumbuhan dan perkembangan kader-kader dakwah.

Kemudian dakwah kita berkembang dan memasuki mihwar atau era sya’bi. Di era ini kita mulai ber-sya’biah atau mensosialisasikan siri, kader-kader dan program-program dakwah kita di masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai di mihwar ini adalah mishdaqiyah syakhshiyah ijtima’iyah atau kredibilitas sebagai pribadi yang diterima di masyarakat. Kita berupaya keras agar kader-kader kita memiliki kredibilitas tersebut. Di mihwar sya’bi ini kita bukan hanya menerapkan tolak ukur kuantitas berupa pertumbuhan dan perkembangan kader, melainkan juga sejauh mana kader-kader yang kita miliki memberi pengaruh di masyarakat.

Ikhwah dan akhwat fillah, di mihwar tanzhimi kita sudah mulai melaksanakan program-program yang merupakan mukadimah atau pengkondisian ke arah mihwar sya’bi. Begitu pula di mihwar sya’bi, kita sudah melakukan langkah-langkah pendahuluan yang sekaligus merupakan condisioning untuk menuju mihwar muassasi.

Alhamdulillah, Allah Ta’ala memberikan peluang yang mempercepat masuknya kita ke mihwar muassasi. Kita memang sudah membuat langkah-langkah mukadimah menuju mihwar muassasi berupa pendirian yayasan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lain sebagainya. Namun perubahan-perubahan cepat yang terjadi yang antara lain dipicu dan dipacu oleh globalisasi ekonomi, politik dan lain-lain serta krisis ekonomi—dan tentu saja sebab utamanya adalah tadbirullah (rekayasa Allah), membuat peluang untuk memunculkan diri dalam bentuk kelembagaan formal terbuka lebar. Maka mulailah kita memasuki mihwar muassasi dengan menampilkan diri sebagai Hizbul ‘Adalah (Partai Keadilan). Kita menyebutnya mihwar muassasi dan bukan mihwar siyasi, walaupun memang dalam mihwar muassasi sebagaimana halnya di mihwar tanzhimi dan sya’bi terkandung aspek-aspek siyasi. Dan karena di mihwar muassasi ini sudah menyentuh aspek kelembagaan politik, maka persentase amal siyasinya pun meningkat.

Upaya memantapkan langkah-langkah secara struktural dan operasional di mihwar muassasi ini juga akan menyentuh sektor amal siyasi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa amal siyasi merupakan sektor. Sebab bila kita mengatakan mihwar kini sebagai mihwar siyasi berarti kita terjebak ke dalam amal juz’i dan sekaligus harakah juz’iah, seperti halnya kita tidak bisa mengatakan sebagai mihwar tarbawi agar tidak terjebak juga pada ke-juz’iyah-an atau keparsialan. Jadi setiap mihwar memiliki beragam amal sesuai dengan ke-syumuliah-an dan ke-takamuliah-an amal Islam.

Ikhwah dan akhwat fillah, karena itu di setiap mihwar dibutuhkan adanya ke-tawazun-an antar amal. Ke-tawazun-an adalah proporsionalitas dalam pemberian peran-peran, pendayagunaan dan pengerahan potensi-potensi SDM. Kata proporsionalitas menunjukkan adanya ketepatan atau akurasi penyaluran potensi sesuai dengan tuntutan medan dan situasi-kondisi serta aksi-aksi yang kita lakukan.

Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat fillah, betapa pun kita dituntut untuk merespon situasi dan kondisi saat ini dengan proporsionalitas yang menuntut porsi lebih di bidang politik, tetap saja kita tidak boleh mengabaikan amal tarbawi (pembinaan), amal tsaqafi (penambahan wawasan), amal khairi (sosial), amal ijtima’i (kemasyarakatan) dan lain-lain. Masalah stressing atau penekanan di sektor tertentu pada moment tertentu adalah hal yang biasa. Misalnya di bulan Ramadhan kita meliburkan halaqah-halaqah tarbawi internal, karena kita ingin merespon amal khairi dan taabbudi (ibadah) di bulan mulia tersebut. Kita berkonsentrasi meningkatkan tadayyun sya’bi (keberagamaan masyarakat) karena terdapat katsafah furshah (peluang yang luas) di bulan Ramadhan.

Jadi bila kini menjelang pemilu kita merespon tuntutan amal siyasi yang membesar, itu merupakan masalah proporsionalitas tanpa harus mengabaikan bidang-bidang lain. Sehingga memadatnya aktivitas politik kita menjelang pemilu tidak berarti kita terjebak dalam mihwar politik. Mihwar kita adalah mihwar muassasi, artinya secara kelembagaan kita mulai menampilkan diri seluruh batang tubuh ke permukaan dengan nama Hizbul ‘Adalah.

Ikhwah dan akhwat fillah, mihwar muassasi ini akan terus berkembang ditandai dengan bertambahnya muassasah atau lembaga infrastruktur sosial politik kemasyarakatan baik yang kita bangun sendiri atau yang kita warnai (muassasah yang dibangun oleh ikhwah seperjuangan dalam Islam, yaitu ormas atau parpol lain), dan nantinya juga kita bisa melebarkan sayap dengan memasuki secara langsung lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur kenegaraan. Hal ini merupakan bagian dari mihwar muassasi dan merupakan langkah-langkah awal yang akan menjembatani masuknya kita, Insya Allah, mustaqbalan (di masa mendatang) ke dalam mihwar daulah.

Hal penting yang harus kita perhatikan di dalam mihwar muassasi ialah bahwa kita bukan sekadar memunculkan diri dalam bentuk kelembagaan partai, melainkan juga mengupayakan bagaimana aqidah, fikrah dan manhaj kita mewarnai infrastruktur sosial politik di masyarakat atau infrastruktur kenegaraan dan kemudian akhirnya supra struktur kenegaraan. Lembaga infrastruktur dan suprastruktur negara akan kita masuki jika tingkat proporsi penyebaran SDM dan pengaruh kita di ruang lingkup kelembagaan infrastruktur kemasyarakatan atau sosial politik sudah memadai. Barulah kemudian kita melangkah ke dalam mihwar daulah.

Dalam hal ini ingin saya ingatkan bahwa setiap mihwar memiliki perimbangan proporsi amal yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah. Hendaknya hal ini tetap dalam ruang lingkup ke-tawazun-an dan keterpaduan amal islami.


Tamayyuz

Langkah-langkah amal kita harus mutamayyiz. Kita bergaul bersama, berpacu, namun nahnu mutamayyyizun (kita berbeda). Kata tamayyuz mengandung pengertian keberbedaan yang mengandung keistimewaan. Jadi bukan asal beda, melainkan mutamayyiz ’an ghairina, berbeda yang mengandung keistimewaan dari yang lainnya. Kita mengetahui slogan yang dikumandangkan oleh Syahid Sayyid Quthb, yaitu yakhtalithun walakin yatamayyazun, kita berbaur, bergaul, bersilaturahmi, ber-tawashau bil haq, ber-tawashau bis shabri, tawashau bil marhamah dengan seluruh lapisan umat, namun nahnu mutamayyizun, kita berbeda. Tamayyuz—kespesifikan ini penting agar menjadi arahan yang memudahkan masyarakat untuk mendukung kita.

Pertama-tama tamayyuz kita adalah dalam ruang lingkup SDM. Kita harus mutamayyiz fii rijal. Kita harus sanggup menampilkan tamayyuz fii rijal, keistimewaan SDM atau personil.

Ikhwah dan akhwat fillah, dalam memasuki mihwar muassasi yang kedudukannya merupakan langkah-langkah mukadimah menuju mihwar daulah, rijalud da’wah atau SDM dakwah kita seyogianya sekaligus juga memiliki bobot dan bakat yang akan dikembangkan menjadi rijalud daulah atau sosok negarawan yang memiliki visi kenegaraan yang baik.

Kita sudah memiliki kader-kader yang berbasis akidah, fikrah dan minhaj yang baik. Kini tinggal berupaya bagaimana kita mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan diri secara atraktif. Bukan berarti kita riya, melainkan semata-mata dalam kerangka ‘isyhadu bi anna muslimin”, saksikan kami ini orang-orang Islam. Kita mencoba memperjelas, mengedepankan tampilan produk islamisasi rijal kita.
Paling tidak ada lima kespesifikan, keunikan atau keistimewaan yang—Alhamdulillah—dimiliki oleh jamaah kita, yaitu:

1. Mutamayyiz fii rijal (keistimewaan SDM)
2. Mutamayyiz fi adaa (keistimewaan penunaian tugas)
3. Mutamayyiz fii intaj (keistimewaan sentuhan produk)
4. Mutamayyiz fii khidmah (keistimewaan pelayanan)
5. Mutamayyiz fii muamalah (keistimewaan bermasyarakat)


Keistimewaan yang pertama ialah mutamayyyiz fii rijal atau keistimewaan personil dakwah. Keistimewaan personil dakwah atau SDM ini dilandasi oleh tamayyuz fii aqidah, fikrah, minhaj dan akhlaq. Modal utama berupa keistimewaan dalam akidah, fikrah, minhaj dan akhlak sangat berdayaguna dalam membangun mishdaqiyah syakhshiayah da’iyah (kredibilitas pribadi muslim dan da’iyah).

Namun keistimewaan SDM ini harus ditunjang oleh tamayyuz fii adaa atau keistimewaan dalam penunaian tugas. Jadi kita harus mutamayyiz fii adaa. Dalam menunaikan tugas, kita memiliki modal berupa motivasi yang tinggi yang dibangun oleh aqidah kita. Kemudian idealisme yang besar yang dibangun oleh fikrah kita dan langkah-langkah kerja yang tertib teratur yang dibangun oleh manhajiah kita.

Kesemuanya itu menjadi modal dalam menunaikan ruhul badzli wa tadhhiyah karena dilandasi niat yang khalishan li wajhillah ta’ala. Ruhul badzli wa tadhhiyah adalah modal motivasi, militansi dan vitalitas stamina yang dibangun oleh akidah, fikrah, akhlak dan semangat ibadah kita. Kesemuanya itu menjadi modal utama dalam tamayyuz fii adaa yang kemudian ditopang pula oleh kemampuan dalam takhtit, perencanaan/programming dan idariah/ manajemen.

Kelengkapan modal tersebut membuat kita mutamayyiz fi adaa, istimewa dalam penunaian tugas. Kita tidak menjadi orang-orang yang menunaikan tugas secara infiradiyah, sekenanya, seketemunya dan seadanya di lapangan, melainkan benar-benar mutamayyiz fii adaa karena di back up oleh faktor-faktor mental, moral dan ideal serta faktor-faktor konsepsional, berupa perencanaan dan manajemen yang baik. Jika kita berhasil menampilkan adaa’ul wazhaif (penunaian tugas secara baik), insya Allah keistimewaan kita akan muncul di tengah masyarakat.

Apalagi bila diikuti dengan keistimewaan produk-produk yang kita hasilkan yang menimbulkan kesan dan pengaruh yang kuat di masyarakat karena mau tidak mau masyarakat memang menilai dan mengukur masalah produktivitas.

Karena itu, keistimewaan yang ketiga yang harus kita miliki adalah tamayyuz fii intaj. Program-program yang kita gulirkan harus terasa hasilnya di masyarakat. Sudah tentu yang dimaksudkan terasa, tidak selalu harus dalam bentuk produk materi. Bahkan sebagian besar yang kita miliki bukan berupa produk materi, melainkan pendekatan ilmi, shihhi, ijtima’i, ma’nawi dan sebagainya

Ikhwah dan akhwat fillah, sudah sewajarnyalah masyarakat mengharap dan menunggu-nunggu produk-produk nyata yang dihasilkan oleh parpol-parpol dan kelompok-kelompok organisasi yang menjamur belakangan ini. Oleh karena itu kita harus mampu menyajikan produk yang mutamayyiz kepada masyarakat jika ingin mendapatkan sambutan publik yang baik.

Tamayyuz dalam produk bukan diukur dari segi kuantitasnya, melainkan dari segi kualitas sentuhannya yang terasa di hati masyarakat.

Ikhwah dan akhwat fillah, tamayyuz yang berikutnya yang juga harus kita miliki ialah tamayyuz fii khidmatan lis muslimin (keistimewaan dalam pelayanan kepada muslimin), khidmatan lin naas (pelayanan kepada manusia), sehingga kita akan tampil mutamayyiz fii khidmah (istimewa dalam pelayanan). Ada pepatah Arab berbunyi, “An-naas yuwalluna man yakhdimuhum,” (manusia akan memberikan wala atau loyalitas kepada orang-orang yang melayaninya). Karenanya ada juga pepatah lain, “Sayyidul qaum khaadimuhum” (Pemimpin suatu kaum [bangsa] adalah pelayan bagi kaum tersebut).

Bila kita tampil sebagai lembaga yang paling piawai memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka ia pun akan mendapatkan sambutan lebih dibanding dengan yang lain. Pelayanan kepada masyarakat tidak harus selalu diartikan pelayanan fisik, materi yang bersifat langsung, simbolik, atraktif dan promotif, misalnya pemimpin datang memberikan bantuan materi kepada bawahannya. Hal itu hanya merupakan sebagian kecil dari ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Memang hal itupun perlu juga sekali-kali kita lakukan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kerja keras kita, mengupayakan terjaminnya kemaslahatan masyarakat dalam dua hal yang digariskan Allah dalam Q.S. Quraisy: (1) Terjaminnya masyarakat dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang asasi أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ (terbebasnya dari kelaparan) dan (2) Kebutuhan akan rasa aman atau terbebas dari ketakutan, ketidakpastian, intimidasi, kediktatoran dan kezhaliman (وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ).

Kedua hal tersebut juga berkaitan dengan لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ atau masalah qalb (hati) dan وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ atau berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasadiyah. Ruang lingkup pelayanan kita harus meliputi kedua aspek tersebut.

Dalam masalah pelayanan ini, hal yang perlu saya garis bawahi bahwa itu meliputi garis vertikal ke atas, yakni upaya kita mempengaruhi decision making dalam hal politik, hukum dan perundang-undangan dengan cara aktif memberikan usulan, kritik dan koreksi. Kemudian juga meliputi garis vertikal ke bawah, yakni upaya kita menggulirkan produk-produk dalam ruang lingkup ijtima’iyah, khairiyah, ilmiyah, tsaqafiyah, shihhiyah dan fanniyah di tengah masyarakat.

Produk-produk dalam ruang lingkup vertikal ke bawah akan menjadi basis dari upaya meluncurkan produk siyasah wal qanun ke atas. Dan produk siyasah wal qanun ke atas akan memayungi dan melindungi segala aktivitas pelayanan kita ke bawah. Artinya segala aktivitas kita yang menyebar di masyarakat perlu mendapat perlindungan politik dan hukum. Sebaliknya segala aktivitas yang berkaitan dengan masalah politik dan hukum perlu mendapatkan basis berupa produk dan kerja nyata kita di bidang ijtima’iyah, khairiyah, ilmiyah, fanniyah, iqtishadiyah dan sebagainya.

Akhirnya, ikhwah dan akhwat fillah, tamayyuz kelima yang harus kita miliki adalah tamayyuz fii muamalah. Cara agar kita tampil beda dan istimewa dalam bermuamalah (bergaul) adalah bila kita bermuamalah bil ihsan. Allah berfirman,
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan (pula).

Dalam hadits juga disebutkan bahwa Allah menyuruh kita berbuat ihsan dalam segala urusan. Yang dimaksud dengan ihsan adalah kebaikan-kebaikan, apakah berupa kebaikan materi, sulukiyah, maupun sikap dan perilaku. Dalam menyalurkan kebaikan-kebaikan tersebut hendaknya kita membingkainya dengan akhlaqul karimah. Sebab betapa pun besar kebaikan yang diberikan, jika cara memberikannya tidak disertai dengan adab dan kesantunan, maka ia akan lebih dirasakan sebagai penghinaan dan bukan kebaikan.

Inti muamalah adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat dengan dibingkai akhlaqul karimah. Maka masyarakat pun akan melihat bahwa kita mutamayyiz fii muamalah, istimewa dalam berinteraksi di masyarakat. Sebab upaya menanamkan pengaruh di masyarakat, pada hakikatnya adalah bagaimana kita merebut hati orang. Selain berupaya membuka hati mereka melalui program-program yang kita selenggarakan dengan baik, juga harus dengan kekuatan ta’abudi dan taqarrub kita kepada Allah, karena miftahul qulub, kunci hati ada di tangan Allah. Dengan kekuatan ikhtiar dan doa kita berharap kepada semoga Allah membukakan hati-hati mereka.

Wallahu a’lam.
Sumber: Majalah Al-Intima' Edisi 009 Tahun 2010


http://www.pks-arabsaudi.org
Read more »

Senin, 25 Oktober 2010

"Ibarat Sekolah, Menteri Punya Rapor"

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Komunikasi Tifatul Sembiring menegaskan evaluasi kinerja satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tidak berkaitan langsung dengan perombakan kabinet atau reshuffle.

"Secara undang-undang, tidak ada kewajiban presiden harus merombak kabinet," kata dia menjawab pertanyaan para tweeps di dunia jejaring sosial, Twitter, Minggu 24 Oktober 2010.

Tifatul pun meminta agar politisi asal partai koalisi menghentikan segala isu reshuffle ataupun prediksi-prediksi seputar pergantian menteri. "Karena tidak ada dasarnya sama sekali. Hanya membuat kabinet ini terganggu bekerja dan menimbulkan ketidakpastian. Ini manuver politik," tegasnya.

Dia pun mengingatkan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para menteri tidak terpengaruh dengan isu reshuffle dan tetap bekerja menjalankan program pembangunan.

Menteri asal PKS itu pun menyinggung juga soal evaluasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas KIB jilid II yang dia nilai memang perlu. "Ibarat orang sekolah itu ada rapornya," kata dia.

Jika Presiden SBY kemudian ingin melakukan reshuffle, kata dia, hal ini adalah kewenangan dia dan tentu dengan pertimbangan yang matang. "Saya yakin SBY tidak bisa ditekan soal ini. Dulu ada partai yg mengancam putus koalisi. Namun Presiden tidak mau memenuhi tuntutan itu," kata dia.
• VIVAnews
Read more »

Rabu, 20 Oktober 2010

Unjuk Rasa Setahun Pemerintahan SBY

VIVAnews –Ini hari unjuk rasa. Rabu, 20 Oktober 2010. Belasan organisasi masyarakat menghela massa ke sejumlah pusar kekuasaan. Istana Negara di Jakarta, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Istana Negara di Bogor, Jawa Barat. Unjuk rasa itu digelar bertepatan dengan peringatan setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.

Rupa-rupa tuntutan yang diusung. Dari urusan sertifikat tanah, hingga menuntut SBY mundur dari kursi presiden. Walau sangat mudah diperdebatkan, kelompok yang menuntut pengunduran diri presiden itu beralasan bahwa SBY sudah membuat wajah negeri ini terlihat kusut. Mereka mengklaim rakyat ditelantarkan.

Massa yang berunjuk rasa itu diperkirakan 1500 orang. Mereka sudah mengirim surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya soal rencana unjuk rasa itu. Sejumlah organisasi itu antara lain Gerakan Indonsia Bersih (GIB), elemen buruh, Petisi 28, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, Persatuan Buruh se-Indonesia, dan Kontras.

Dari mana saja mereka bergerak? Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyebutkan bahwa sekitar 1.500 pengunjukrasa yang akan mendatangi Istana Negara, "Akan berangkat dari Gambir dan Bundaran HI.” Di depan Istana itu mereka akan menggelar orasi.

Rencana unjuk rasa sejumlah organisasi massa itu, diikuti sejumlah rumor serem, yang membuat orang ramai dicekam kecemasan. Rumor itu antara lain penggulingan Presiden SBY dan kemungkinan Jakarta rusuh.

Banyak pertanyaan muncul. Siapa yang menggulingkan pemerintahan yang sah ini. Dan apakah pengunjuk rasa, yang jumlahnya cuma 1500 itu, cukup bergigi menggulingkan presiden berpenduduk sekitar 240 juta ini?

Kelompok pengunjuk rasa sendiri membantah bahwa mereka mau menggulingkan SBY. Juga membantah mau membuat suasana kota jadi kisruh. Secara moral, kata Adhie Massardi, "Gerakan kami sudah menang." Untuk itu lanjutnya, unjuk rasa yang digelar Rabu besok itu, dilakukan sekedarnya saja. “Ala kadarnya saja dan ini baru gelombang awal, kata mantan Jubir Presiden Gus Dur itu.

Unjuk rasa itu, lanjutnya, jauh dari urusan makar. Dia mensinyalir ada upaya mencap setiap unjuk rasa sebagai gerakan makar. "Jangankan dari kami, ada isu pengadilan mau menangkap di Belanda saja sudah membuat dia ketakutan," kata Adhie Massardi.

Kelompok Bendera, yang pernah melansir aliran dana Bank Century ke sejumlah orang dalam Presiden SBY, menegaskan bahwa kabar penggulingan itu sengaja ditiup. Pada Rabu besok itu, kelompok ini cuma menggelar mimbar bebas. Mimbar itu akan didiirikan di depan sekretariat organisasi ini, di Jalan Dipengoro, Jakarta Pusat.

Mimbas bebas itu, kata kordinator Bendera Bona Ventura, "Adalah pra kondisi untuk bergerak pada 25 Oktober nanti, yang secara besar-besaran kami lakukan unjuk rasa.” kata Bona Ventura.

Agenda penggulingan SBY, juga dibantah keras barisan Persatuan Oposisi Nasional (PON), salah satu organisasi massa yang berunjuk rasa Rabu besok itu. Zein Maulana, kordinator aksi kelompok ini menuturkan bahwa unjuk rasa itu sama sekali tidak bermaksud menggulingkan Presiden SBY. "Bukan kami yang pertama kali mengatakan akan ada aksi penggulingan Presiden SBY." kata Zein.

Pengamanan Sampai di Bogor

Kepolisian tidak mau kecolongan dalam unjuk rasa ini. Untuk aparat akan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Sekitar 19 ribu polisi akan mengamankan Jakarta. Mereka akan mengawal titik konsentrasi massa, sentra ekonomi dan sejumlah obyek vital.

Sejumlah kendaraan taktis (rantis) akan siagakan di Istana dan gedung DPR/MPR. Polisi meminta agar peserta demo tidak membawa binatang yang bisa mengganggu ketertiban jalan dan kepentingan umum.

Demi kepentingan umum itu Polri bertindak tegas. Polisi memberlakukan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang penangganan unjuk rasa anarki. Aturan yang sudah disosialisasikan ini, memungkinkan polisi melakukan tembak ditempat terhadap kaum anarkis.

Pengamanan juga akan diperketat di Istana Bogor. Sebab, Rabu 20 Oktober 2010, Presiden SBY dan sejumlah menteri akan menggelar acara di Istana Bogor itu. "Acara di Bogor itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Kepala Bagian Operasioanal Polres Kota Bogor, Ajun Komisaris Polisi Irwansyah, kepada VIVAnews, Selasa 19 Oktober 2010.

Dalam acara itu, secara simbolis Presiden akan memberikan sertfikat kepada warga Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan hektare tanah yang terletak di kabupaten itu berhasil disertifikasi oleh BPN Pusat.

Massa petani dari sekitar Bogor akan memanfaatkan momentum peringatan HUT BPN itu untuk berunjuk rasa. Rencananya, massa petani dari Cipayung akan beraksi di depan Istana Bogor. Mereka menuntut sertifikasi massal tanah mereka. "Jadi, besok itu situasi di Istana Bogor sangat rawan. Sehingga, personel akan menjaga ketat istana Bogor," papar Irwansyah.

Mengantisipasi unjuk rasa itu, Polri mengerahkan 470 anggota dari Polres Kota Bogor dan Brimob Kedung Halang. Ini belum ditambah dengan jumlah personel dari TNI dan Paspampres. "Jumlah keseluruhan personel ribuan," tambah AKP Irwansyah.

Jangan Genit Jatuhkan Presiden

Tuduhan bahwa pemerintah SBY dan Boediono sudah gagal dibantah sejumlah menteri. Tuduhan itu, kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sama sekali tidak berdasar. Hatta meminta agar para penuduh itu bicara pakai data.

Selama satu tahun pertama pemerintahan ini, lanjut Hatta, sama sekali tidak ada deindustrialisasi. "Industri tumbuh 4,6 persen, dari sebelumnya yang cuma tumbuh 2 persen," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa 19 Oktober 2010.

Hatta meminta agar para pengunjuk rasa itu bisa memandang semua persoalan secara jernih. Ibarat melihat sebuah gelas, tergantung sudut pandangnya dari mana. "Kalau belum penuh jangan dibilang masih kosong. Bisa dikatakan baru 60 persen terisi, tinggal 40 persen lagi," kata Hatta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ham), Patrialis Akbar menegaskan bahwa gerakan untuk menjatuhkan pemeritahan itu sama sekali tidak berdasar. "Ini pemerintahan yang sah, ini pemerintahan konstitusional, jadi tidak mungkin ada yang bisa menjatuhkan," kata Patrialis di Jakarta, Selasa 19 Oktober 2010.

Patrialis menjelaskan bahwa pemerintahan SBY-Boediono juga tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan ini hanya bisa jatuh, jika ada undang-undang yang dilanggar oleh SBY atau Boediono. Dan sejauh ini belum ada undang-undang yang dilangar keduanya.

"Sistem kita bukanlah parlementer tapi presidensial. Lagian Indonesia kan sedang membangun, jangan genit untuk menjatuhkan presiden dan pemerintah," ujarnya.

Presiden SBY menyampaikan bahwa semua kritik, petisi dan unjuk rasa apapun haruslah dihormati. "Tidak perlu kita sangat terganggu, tidak perlu sangat emosional, mari kita hormati," kata Presiden SBY ketika berkunjung ke Makasar, Selasa 19 Oktober 2010.

Tindakan tegas baru akan dilakukan, lanjut Presiden SBY, apabila terjadi aksi anarki dalam unjuk rasa itu. "Apalagi sampai penggulingan pemerintahan yang sah, sebab itu domain hukum," kata SBY.
Read more »

 

Goresan pena

Kabar berita

Harokatuna